TARAKAN – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan sudah dibentuk, selanjutnya seluruh komisi bertugas untuk melaksanakan rapat mitra kerja antar organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan Adyansa mengungkapkan, dirinya dan seluruh anggota komisi telah melaksanakan rapat mitra bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Tarakan, dengan menghadirkan tiga unsur daek bagian hukum, organisasi dan pemerintahan.
“Memang kami banyak merubah, sesuai permintaan opd, kami juga melihat secara urgensi kebutuhan yang harus diprioritaskan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera.
Selain itu, berdasarkan hasil diskusi Komisi I mengajukan usulan program permudah pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dengan cara jemput bola, melalui armada mobil yang mudah diakses oleh masyarakat yang jauh dari perkotaan.
“Harapannya dengan adanya pelayanan mobile ini, dapat menjangkau sekolah-sekolah, perusahaan dan daerah pesisir yang dapat mempermudah masyarakat,” tutur Adyansa.
Jik usulan tersebut dapat direalisasikan, maka otomatis akan adanya penambahan armad operasional kendaraan. Namun, hal ini akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran.
“Terlepas dari itu, banyak hal-hal yang tetap harus diprioritaskan. InsyaAllah, coba kita rapatkan internal di komisi I unruk melihat peluang-peluang mana yang diprirotaskan,” ungkap Adyansa.
Disinggung terkait persoalan yang dihadapi di bagian hukum, saat ini memerlukan sarana dan prasarana laptop dan printer. Selama ini, mereka bekerja menggunakan alat pribadi.
“Harusnya bisa diprioritaskan. Kita akan coba lihat lagi kalau memang kita bisa usuallkan akan kita usulkan di badan anggaran (banggar),” jelas Adyansa.
Setelah menyelesaikan agenda rapat kemitraan kata Adyansa, pihaknya akan melaksanakan rapat internal bersama Komisi I, sebelum nantinya akan mengajukan saat rapat banggar.
“Rata-rata darj permintaan OPD itu tidak banyak, namun kami tetap akan memilah untuk menentukan skala prioritas mana yang paling urgen,” ungkap Adyansa. (*)
Tinggalkan Balasan